Jakarta, 18 Agustus 2025 – Badan Pelaksana Pendidikan Kader Ulama (BP-PKU) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk membangun ekosistem halal di Jakarta secara bersama-sama.

Penandatanganan berlangsung di Villa Castle 3 Puncak Bogor pada Senin, 18 Agustus 2025.
PKS ditandatangani langsung oleh tiga pimpinan utama, yaitu KH. Muhammad Faiz Syukron Makmun selaku Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH. Muladi Mughni, Ph.D. sebagai Direktur BP-PKU, dan drg. H. Deden Edi Sutrisna, MM selaku Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta. Turut menyaksikan Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI DKI Jakarta, Prof. Dr. Bunyamin, M.Pd.

Kerjasama ini bertujuan memperkuat peran MUI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam sertifikasi halal, meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendampingan halal di wilayah Jakarta, serta mendorong kolaborasi berkelanjutan dalam membangun ekosistem halal Jakarta.

Sosialisasi Program Duta Halal untuk Alumni PKU

Dalam acara yang sama, Direktur LPPOM menyampaikan sosialisasi teknis pembentukan Duta Halal bagi alumni PKU (Pendidikan Kader Ulama) MUI DKI Jakarta Angkatan ke-18. Program ini dirancang untuk membantu mendakwahkan dan mengedukasi masyarakat serta pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal yang sudah menjadi mandatory dari pemerintah.

“Duta Halal akan melakukan edukasi halal ke masyarakat yang memang sudah merupakan pekerjaan para alumni PKU dalam melakukan dakwah halal,” jelas Direktur LPPOM dalam sosialisasinya.

Program Duta Halal menawarkan konsep unik yang menggabungkan dakwah dengan nilai ekonomi. Alumni PKU yang menjadi Duta Halal dapat berkontribusi melalui dakwah tentang halal kepada masyarakat, sekaligus akan memperoleh insentif dari proses pencapaian sertifikasi halal.

Pelepasan Mahasiswa PKU Angkatan 18

Acara ini juga menandai momen penting dengan pelepasan mahasiswa PKU Angkatan 18 yang telah menyelesaikan pendidikan kader ulama mereka. Para alumni ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pemahaman halal di masyarakat.

Selain itu, berlangsung pula penyerahan sertifikat dauroh Al-Azhar Mesir, yang menandakan kualitas pendidikan tinggi yang diterima para kader ulama dalam memahami ajaran Islam secara moderat dan komprehensif.

Event ini juga menandai pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI DKI Jakarta dengan BP-PKU yang berlangsung selama tiga hari, 18-20 Agustus 2025. Rakor ini bertujuan menyelaraskan program pendidikan dan kaderisasi untuk memperkuat basis ulama di Jakarta.

Potensi Pasar Sertifikasi Halal Jakarta

Menurut data yang disampaikan, Jakarta memiliki potensi pasar sertifikasi halal yang sangat besar. Dari sekitar 800 ribu pelaku usaha di Jakarta, 60% atau sekitar 480 ribu bergerak di bidang food and beverage, namun baru sekitar 30 ribu yang telah tersertifikasi halal.
“Pasarnya masih sangat besar. Apalagi kota/kabupaten penyanggah Jakarta lebih banyak lagi pelaku usaha yang belum disertifikasi halal,” terang Direktur LPPOM.

LPPOM DKI Jakarta: Market Leader Sertifikasi Halal

LPPOM DKI Jakarta menegaskan posisinya sebagai market leader dalam industri sertifikasi halal, tidak hanya karena telah berdiri sejak 1989, tetapi juga karena memiliki sistem yang lengkap dan canggih, serta sistem audit terbaik di pasar.

“Hampir semua LPPOM di Indonesia pernah belajar di LPPOM DKI Jakarta. Model PKS (Perjanjian Kerja Sama) belajar ke kita, model marketingnya juga,” ungkap pihak LPPOM.

Regulasi dan Kewajiban Sertifikasi Halal

Sesuai UU No. 33 tahun 2014, sertifikasi halal merupakan kewajiban yang awalnya ditetapkan berlaku tahun 2024, namun kemudian diperpanjang hingga tahun 2026. LPPOM DKI Jakarta tidak hanya dapat mensertifikasi pelaku usaha di Jakarta, tetapi juga di luar Jakarta.
Kerjasama Strategis dengan Berbagai Lembaga
LPPOM DKI Jakarta telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga strategis, antara lain PPKUKM Prov DKI Jakarta, Baznas Nasional, Baznas Bazis DKI Jakarta, PT Indofood SM, PT Pelindo, Bank Indonesia, PNM, PHRI DKI Jakarta, dan berbagai asosiasi industri lainnya.

Melalui PKS ini, diharapkan ekosistem halal Jakarta dapat berkembang lebih optimal dengan dukungan kader-kader ulama yang kompeten dan berkomitmen dalam menyebarkan pemahaman halal kepada masyarakat luas.